TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

5 1 10 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Elsa Sri Mulyati Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2024 Cover_Elsa_Sri_Mulyati.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGUSAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abung Pahlepi Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2023 COVER_ABUNG_PAHLEPI.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Rony Argha Niondo Manurung Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PADA PUTUSAN NOMOR. 1/PID.SUS-TPK/2020/PN BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI ANGGA SENDANA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Amatus Wilem Masriat Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2017 IMAGE_COVER_AMATUS.jpg.jpg