PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OKNUM APARATUR PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

38 1 10 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OKNUM APARATUR PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MUHAMMAD RAIHAN FIRDAUS Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2025 Cover_MUHAMMAD_RAIHAN_FIRDAUS.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Rachmat Iskandar Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2021 Cover_Rachmat_Iskandar.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HATE SPEECH (UJARAN KEBENCIAN) MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45A AYAT 2 JO PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JOUSTRA JONATHAN Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2024 COVER_JOUSTRA_JONATHAN.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI FREGGY ALDIANSYAH Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2023 COVER_FREGGY_ALDIANSYAH.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SEKELOMPOK GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 2 KITAB HUKUM ACARA PIDANA Farras Rizwansyah Herdiyana Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2023 Cover_Farras_Rizwansyah_Herdiyana.jpg.jpg INDEPENDENSI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA OKNUM JAKSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ll TAHUN 2O2I TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2OO4 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA CHANDRA TAMBAYONG Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2024 COVER_CHANDRA_TAMBAYONG.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERZINAHAN MELANGGAR PERPOL NO 07 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESPOLRI DAN KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 284 KUHP Aldi Andrian Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2023 COVER_Aldi_Andrian.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK VISSAL CRESPO DIVANA PUTRA DELAELYROSA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2024 Cover_CRESPO_DIVANA_PUTRA_DELAELYROSA.jpg.jpg PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM PENUSUK ATAU PENIKAM DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 Geryn Nuryana Rahmanurra Primary Author mixed material TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH BAWASLU KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Jeny Mellysa Ariyanti Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2024 Cover_Jeny_Mellysa_Ariyanti.jpg.jpg