PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT S K R I P S I

4012 377 10 PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT S K R I P S I ARIEF RAHAYU Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2017 2._COVER_-_BAB_I_-_BAB_II_APRIAN_FUJI_NUGRAHA_page-0001.jpg.jpg TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS GUBERNUR DKI BASUKI TJAHAYA PURNAMA DIKAITKAN DENGAN PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAP MPR NOMOR VI TAHUN 2001. S K R I P S I APRIAN FUJI NUGRAHA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2017 2._COVER_-_BAB_I_-_BAB_II_APRIAN_FUJI_NUGRAHA_page-0001.jpg.jpg KONTEN SARA DI DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS SKRIPSI ANGGI WULANDARI DESIANI PUTRI Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2017 IMAGE_COVER_ANGGI_WULANDARI.jpg.jpg PENERAPAN UNDANG - UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL AGUNG SANTANA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2017 IMAGE_COVER_AGUNG_SANTANA.jpg.jpg STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Amatus Wilem Masriat Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2017 IMAGE_COVER_AMATUS.jpg.jpg TINDAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BANK BUKOPIN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUNAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK BERDASARKAN PASAL 263 DAN 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LEGAL MEMORANDUM ANGGA RAMDHANA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2017 IMAGE_COVER_ANGGA_RAMADHANA.jpg.jpg PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL TENTANG GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN BERDASARKAN PENERAPAN PASAL 82 AYAT 1 HURUF B, HURUF C, HURUF D DAN PASAL 83 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM ACARA PIDANA STUDI KASUS EGA PERMANA SETIAWAN Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016 IMAGE_COVER_EGA_PERMANA_SETIAWAN.jpg.jpg EFEKTIVITAS PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SKRIPSI EDDY GUNAWAN Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016 IMAGE_COVER_EDDY_GUNAWAN.jpg.jpg KONSEKUENSI HUKUM PASAL 1 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN DAN PEKARANGAN BAGI MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SKRIPSI BENAZIR SYINTIA GUNA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016 IMAGE_COVER_BENAZIR_SYNTIA_GUNA.jpg.jpg PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI KUHAP SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ( M K ) NOMOR 21/PUU-XII/2014 SKRIPSI Asep Hasanuddin Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016 IMAGE_COVER_ASEP_HASANUDDIN.jpg.jpg