EKSISTENSI WANITA TUNA SUSILA (WTS) DI KOTA BANDUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TERJADINYA KRIMINALITAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYATAKAT (TIBUMTRANLINMAS)

4126 375 10 EKSISTENSI WANITA TUNA SUSILA (WTS) DI KOTA BANDUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TERJADINYA KRIMINALITAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYATAKAT (TIBUMTRANLINMAS) Ilyasa Maulana Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN OBAT OLEH APOTEKER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Ilham Yudistira Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 PRAKTIK PERJANJIAN OBLIGASI KONVERSI (CONVERTIBLE BOND AGREEMENT) PADA PT. GOLDEN PRIMA DIGITAL VENTURA (PERUSAHAAN RINTISAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Hones Lumban Tobing Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN SALAH TANGKAP YANG TELAH MENJALANI HUKUMAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Gilang Nur Alif Pradana Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 LEGALITAS PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM GUGATAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM ACARA PIDANA Frantober L Tobing Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 PELAKSANAAN PENGAWASAN BAPAS KELAS 1 BANDUNG DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Galih Dermawan Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB KEPEMILIKAN TELEPON GENGGAM OLEH NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA JELEKONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Firli Barliana Miraz Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 STATUS TANAH DAN UPAYA WARGA TAMANSARI ATAS SENGKETA TANAH DENGAN PEMKOT KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR POKOK POKOK AGRARIA Aji Ma’ruf Nur Yusup Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU JASA TITIPAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN Finna Septiani Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020 TINJAUAN HUKUM MENGENAI KECELAKAAN KERJA YANG DIALAMI OLEH TENAGA KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Fidelis Warso Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2020