KEABSAHAN IZIN LINGKUNGAN PT. SEMEN INDONESIA DI KABUPATEN REMBANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

4012 373 10 KEABSAHAN IZIN LINGKUNGAN PT. SEMEN INDONESIA DI KABUPATEN REMBANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NANDA FAISAL GUNAWAN Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 ANALISIS YURIDIS TENTANG SAH DAN MENGIKATNYA PERJANJIAN LOAN AGREEMENT BERBAHASA ASING MENURUT PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN SKRIPSI ROSIE RAMADHAN Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016 PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MUHAMMAD SHOLEH Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEREDARAN OBAT DAFTAR G (GEVAARLIJK) TRAMADOL OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MUCHAMAD ALDI NURRIZAL Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TAYANGAN IKLAN YANG MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SKRIPSI Riyani Puteri Surakusumah Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016 EFEKTIVITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK MELAKUKAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN SURAT IZIN NO: 503.644.4/0385/BPPT BERDASARKAN PASAL 132 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG MOCHAMAD ANDIKA ADIWIGUNA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN (DELAY MANAGEMENT) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA SKRIPSI RIO DAMAS PUTRA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Moch Ary Budi Vinanditta Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 HAMBATAN–HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP MENURUT PASAL 227 HIR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Moch Adita Nurrachman Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK – POKOK AGRARIA DIBUHUNGKAN DENGAN INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA SEORANG WNI NON PRIBUMI SKRIPSI Reni Sukyadi Putri Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016