PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH PENGENDARA RODA DUA DI WILAYAH SOREANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

4012 371 10 PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH PENGENDARA RODA DUA DI WILAYAH SOREANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SAPTA PRASETYA JAYA DININGRAT Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 UPAYA KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN BEBAS (VRIJSSPRAAK VANRECHTS VERVOLGING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SANGGA MAULANA PADMANEGARA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Sandy Rahmansyah Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI GOJEK BERDASARKAN NOMOR : /GI-MITRA/I/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA Rizky Gunawan Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM BUKTI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Risman Muchamad Yusup Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 PENEGAKAN HUKUM MELALUI TINDAKAN PEMBAKARAN ATAU PENENGGELAMAN TERHADAP KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING MENURUT PASAL 69 UNDANGUNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA Riska Indriani Gantri Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU BOOTLEG ( REKAMAN VIDEO ILEGAL) UNTUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELALUI PENAYANGAN DI YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA RINALDY RUSKANDI Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 TINJAUAN YURIDISMENGENAI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DAPAT MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 RIKY DWI SYAHPUTRA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN RHAGA ESA JIWANA Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2018 TINDAKAN PELELANGAN BARANG JAMINAN OLEH BANK TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI NASABAH BANK MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH SKRIPSI TAUFIK RAMADHAN Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2016