Repository Universitas Langlangbuana | Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana :: OPAC

Collections Back

Found 2056 from your keywords: Institution : BANDUNG

You currently on page 179 of 206 page(s)

Query took 0.03351 second(s) to complete

First Page Previous 176 177 178 179 180 Next Last Page

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Author(s) : MUHAMMAD SHOLEH -

Record Detail XML Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEREDARAN OBAT DAFTAR G (GEVAARLIJK) TRAMADOL OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Author(s) : MUCHAMAD ALDI NURRIZAL -

Record Detail XML Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TAYANGAN IKLAN YANG MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SKRIPSI

Author(s) : Riyani Puteri Surakusumah -

Record Detail XML Detail

EFEKTIVITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK MELAKUKAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN SURAT IZIN NO:503.644.4/0385/BPPT BERDASARKAN PASAL 132 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Author(s) : MOCHAMAD ANDIKA ADIWIGUNA -

Record Detail XML Detail

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN (DELAY MANAGEMENT) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA SKRIPSI

Author(s) : RIO DAMAS PUTRA -

Record Detail XML Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Author(s) : Moch Ary Budi Vinanditta -

Record Detail XML Detail

HAMBATAN–HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP MENURUT PASAL 227 HIR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Author(s) : Moch Adita Nurrachman -

Record Detail XML Detail

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK – POKOK AGRARIA DIBUHUNGKAN DENGAN INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA SEORANG WNI NON PRIBUMI SKRIPSI

Author(s) : Reni Sukyadi Putri -

Record Detail XML Detail

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Author(s) : MIRHAMAH -

Record Detail XML Detail

PERTANGGUNGJAWABAN PT. ANGKASA PURA II DAN MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ATAU KERUSAKAN BAGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA SKRIPSI

Author(s) : RENDY FITRIANDY -

Record Detail XML Detail

First Page Previous 176 177 178 179 180 Next Last Page