Record Detail Back
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP NASKAH FILM BENJAMIN BIANG KEROK FALCON PICTURES BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
- Share to:
Perlindungan hak cipta, khususnya terhadap ciptaan film menjadi masalah
serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang
tingkat pembajakan cukup besar.Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlunya
perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya
cipta film, serta perlindungan hak-hak yang terkandung di dalamnya. Kasus film
Benyamin Biang Kerok contohnya berawal dari sebuah perjanjian antara produser
film dan penulis naskah yang meminta royalti sesuai perjanjian yang sudah
disepakati. Namun, pihak Falcon Pictures tidak memberikan jumlah nominal
rupiah yang sudah disepakati kepada pihak penulis naskah, sehingga penulis
naskah menggugat dengan gugatan bahwa Falcon Pictures telah melakukan
wanprestasi terhadap pembayaran royalti hak cipta atas naskah film Benyamin
Biang Kerok ke Pengadilan Negeri. Akhirnya menimbulkan pertanyaan terkait
perlindungan Hukum penulis naskah Film, berdasarkan undang-undang hak cipta
juga, upaya penyelesaian pertikaian tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis
Normatif. Maka untuk mencari data yang dipergunakan berupa data sekunder
yaitu melalui studi kepustakaan. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, artinya penelitian ini di
maksudkan untuk menggambarkan bagaimana perundang-undangan mengatur
hal-hal berkaitan dengan Hak Cipta dalam perfilman.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kaitannya Hak Cipta perfilman
tersebut melalui perspektif Hukum telah menunjukan bahwa perlindungan hukum
bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif
berdasarkan pasal 5 ayat 1 sampai 3 dan pasal 5 ayat 8 sampai 9 Undang-Undang
No 28 tahun 2014 tentang hak ekonomi dan hak moral. Perlindungan hukum
refresif berdasarkan pasal 107 ayat 1 point a Undang-Undang No 28 tahun 2014
tentang pelampiran bukti-bukti kepemilikan hak cipta dan dalam pasal 109 ayat 4
point b tentang pemohon penetapan ganti rugi. Berdasarkan hasil penelitan bahwa
dalam kaitannya dengan perjanjian lisan tersebut melalui pespektif hukum
menunjukkan bahwa pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata upaya
yang dapat dilakukan yaitu dengan menghadirkan saksi untuk memperkuat
gugatannya, serta menunjukkan bukti-bukti fisik terkait.
AGITASA MARYAPA - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2018
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
AGITASA MARYAPA. (2018).PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP
NASKAH FILM BENJAMIN BIANG KEROK FALCON PICTURES BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI HUBUNGKAN
DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd