Record Detail Back
AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT PENYERAHAN GANTI RUGI (SPGR) DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SPGR ATAS TANAH DENGAN CARA GANTI RUGI
- Share to:
ABSTRAK
Kepastian hukum termaktub dalam Pasal 19 UUPA, menetapkan bahwa
pemerintah harus melakukan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Peraturan ini mencakup Hak Atas Tanah yang tunduk kepada Burgerlijk Wetboek
(BW) yang diatur dengan Overschryvings-ordonantie S.1834-27, SPGR adalah
bukti telah diberikannya ganti rugi atas peralihan jual beli bangunan dan
pengalihan hak, yaitu atas rumah yang didirikan di atas tanah negara/tanah
garapan. penguasaan tanah tersebut ada yang dibuat diatas tanah yang belum
dikonversi maupun tanah–tanah yang dikuasai oleh negara dan kemudian tanah
tersebut diduduki oleh masyarakat baik dengan sengaja ataupun diatur oleh kepala
desa dan disahkan oleh camat, seolah–olah tanah tersebut telah menjadi hak
seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat, adapun permasalahan hukum
dalam skripsi ini adalah berkaitan denganBagaimana akibat hukum kepemilikan
hak atas tanah berdasarkan surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan
Cara Ganti Rugi Di Lembang Kabupaten Bandung Barat? Dan Bagaimanakah
perlindungan hukum pemegang surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah
Dengan Cara Ganti Rugi dalam sistem pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten
Bandung Barat?
Metodependekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, Spesifikasi
penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, penelitian dilakukan
dengan tahap meneliti dan menghimpun informasi Surat pernyataan ganti rugi
dan permasalahan hukum dari SPGR didapat dari sumber-sumber Bahan hukum
primer adalah bahan-bahan hukum yang menjadi pengikat/landasan, seperti:
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan
Perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah., dan Studi
Lapangan (Field Research), lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Lembang,
Kabupaten Bandung Barat. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, dan
perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung.
Kesimpulan dalam skripsi ini adalah akibat hukum kepemilikan hak atas
tanah berdasarkan surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti
Rugi Di Lembang Kabupaten Bandung Baratberakibat hukum menimbulkan
kerugian bagi salah satu pihak, karena dasar dari perjanjian SPGR adalah
kesepakatan, adapun akibat hukum yang muncul diantaranya adanya ihwal Ganti
rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Perlindungan hukum
pemegang surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi
dalam sistem pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Bandung Barat
dimenangkan oleh ahli waris yaitu Yuyu , disarankan Ganti rugi dalam
pembebasan tanah diartikan sama dengan harga tanah tersebut apabila dijual.
Selain melalui pemindahan hak seperti yang disebut diatas, ada pula tata cara
pemindahan hak yang didahului perubahan hak sebagai alternatif lain daripada
pembebasan tanah. Pada tata cara tersebut, tanah hak milik diubah terlebih dahulu
menjadi hak lain sejenisnya yaitu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
Widi Siswanto - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2019
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Widi Siswanto. (2019).AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS
TANAH BERDASARKAN SURAT PENYERAHAN
GANTI RUGI (SPGR) DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PEMEGANG SPGR ATAS TANAH DENGAN CARA
GANTI RUGI.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd