Record Detail Back
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM SENGKETA PENGELOLAAN PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
- Share to:
Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan cara
penyelesaian sengketa di luar peradilan, dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
merupakan semangat dan harapan bagi masyarakat melalui peranan pemerintah
Indonesia yang dapat menemukan cara yang lebih cepat dan menarik para pelaku
bisnis dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun arbitrase memiliki kelebihan
namun pada praktiknya terdapat kelemahan khususnya dalam pelaksanaan
eksekusi putusan. Untuk itu, penulis tertarik mengadakan penelitian ini dengan
tujuan untuk mengidentifikasi permasalahannya adalah Bagaimana akibat hukum
apabila terjadi penolakan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
dalam Pengelolaan Pasar Andir dan Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi
dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah
dengan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yaitu
deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (Library
Research) dengan mengumpulkan data sekunder yang merupakan bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian data-data
yang diperoleh disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara
kualitatif.
Hasil akhir dari penelitian ini yaitu diperoleh kesimpulan bahwa akibat
hukum terhadap penolakan putusan arbitrase adalah salah satu pihak yang
berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada ketua Pengadilan
Negeri. Selain itu, dalam peraturan prosedur BANI Majelis dapat menetapkan
sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila
pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Hambatan-hambatan
yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia terdiri atas hambatan yuridis meliputi eksekusi yang tidak dapat serta
merta dilakukan, masih dimungkinkan upaya hukum lain setelah putusan
arbitrase, tidak melaksanakan putusan secara sukarela, dan hambatan teknis yaitu
kebiasaan masyarakat karena keengganan untuk melaksanakan putusan arbitrase
dan upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan
kewajibannya. Oleh sebab itu, merupakan suatu kebutuhan untuk segera
mengadakan perubahan maupun penambahan ketentuan di dalam Undang-Undang
Arbitrase khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi, agar lembaga arbitrase
khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat melaksanakan
putusannya sendiri dengan membentuk perangkat jurusita BANI yang sifatnya
lebih independen agar tidak terdapat intervensi dari pihak manapun.
Windi Indriani - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2020
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Windi Indriani. (2020).ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM
SENGKETA PENGELOLAAN PASAR DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd