Record Detail Back
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- Share to:
Penulisan ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Dana
Bencana Gempa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa dan
Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang
menyebabakan tidak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi dana
bencana gempa.
Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis
normative dengan deskriptif analisis dengan mengkaji objek penelitian berdasarkan
asas hukum, perundang-undangan ditinjau dari undang-undang yang mengaturnya,
dengan jalan menelaah aturan-aturan hukum menurut studi kepustakaan yang
bersumber dari berbagai bahan kepustakaan.
Hasil penelitian ini adalah bahwa majelis hakim terlalu ringan dalam
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Muhir, terdakwa dipidana penjara 4
tahun, semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada
pada M. Muhir adalah Hukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah
terbukti korupsi uang bantuan bencana atau musibah sebagaimana yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam Undang-Undang, ancaman hukuman mati ditujukan kepada pelaku tipikor
atau tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 1, dimana ayat 2 pasal itu
menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan
bahaya, terjadi bencana alam nasional. Menerapkan pasal 2 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan dalam
pemidanaan tersangka korupsi, dapat membantu meminimalisir kasus korupsi yang
ada di Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian negara.
Rony Argha Niondo Manurung - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2020
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Rony Argha Niondo Manurung. (2020).PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA
BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd