PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Rony Argha Niondo Manurung Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2020 monographic id INDONESIA Penulisan ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bencana Gempa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa dan Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabakan tidak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis normative dengan deskriptif analisis dengan mengkaji objek penelitian berdasarkan asas hukum, perundang-undangan ditinjau dari undang-undang yang mengaturnya, dengan jalan menelaah aturan-aturan hukum menurut studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa majelis hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Muhir, terdakwa dipidana penjara 4 tahun, semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada pada M. Muhir adalah Hukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah terbukti korupsi uang bantuan bencana atau musibah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang, ancaman hukuman mati ditujukan kepada pelaku tipikor atau tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 1, dimana ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional. Menerapkan pasal 2 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan dalam pemidanaan tersangka korupsi, dapat membantu meminimalisir kasus korupsi yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian negara. PENEGAKAN HUKUM, PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA.160090 My Library COVER ABSTRAK BAB I BAB II BAB V DAPUS RIWAYAT HIDUP 507 2021-02-09 13:50:53 2021-02-09 13:52:34 machine generated