KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP AKTIFITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP AKTIFITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME APIH PUJIWATI Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2020 monographic id INDONESIA Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi motif manusia untuk melakukan kejahatan terorisme di dunia maya, sehingga muncul istilah cyber terrorism. Cyber terrorism dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam, membahayakan dan merugikan masyarakat. Dalam rangka perlindungan masyarakat, maka hukum pidana memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi cyber terrorism. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap aktifitas cyber terrorism di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dibantu dengan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan data dan fakta sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki kelemahan dalam mencegah dan menanggulangi aktivitas cyber terrorism yaitu, tidak tercakupnya kebijakan pidana propaganda dan dukungan terhadap terorisme. Terhadap pelaku pembuat dan penyebar materi muatan propaganda dan dukungan terhadap terorisme tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UndangUndang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam mengoptimalkan upaya perlindungan masyarakat dari bahaya cyber terrorism seperti propaganda dan dukungan terorisme, perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, perlu dirumuskan suatu ketentuan agar pelaku pembuat maupun penyebar informasi berisi materi muatan propaganda dan dukungan terhadap terorisme dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. HUKUM PIDANA, CYBER TERRORISM, ITE NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA160020 My Library COVER ABSTRAK BAB I BAB II BAB V DAPUS RIWAYAT HIDUP 430 2021-02-04 14:02:28 2021-02-04 14:18:30 machine generated