Helldy Heldiansyah Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

Penyalahgunaan peruntukan lahan merupakan salah satu permasalahan utama dalam hukum pertanahan di Indonesia yang sering terjadi akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, perekonomian, serta hak-hak masyarakat atas tanah. Untuk mengatasi permasalahan ini, hukum pertanahan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ganti kerugian serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat penyalahgunaan peruntukan lahan guna memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum tersier yaitu bahan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain berita tentang hukum, artikel, majalah tentang hukum, bahan diluar hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitiandengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ganti kerugian dalam kasus penyalahgunaan lahan dapat berupa ganti rugi finansial, pemulihan lingkungan, dan relokasi, bergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan. Dari segi penyelesaian sengketa, jalur non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan musyawarah mufakat lebih banyak digunakan karena lebih fleksibel, cepat, serta menghindari proses panjang di pengadilan. Namun, efektivitas jalur non-litigasi masih bergantung pada komitmen para pihak dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pertanahan secara adil dan berkelanjutan. NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210074 My Library cover Lembar Persetuan ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB III BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_Helldy_Heldiansyah.jpg.jpg 4143 2026-08-10 10:01:01 2026-08-10 10:01:26 machine generated