Notice: Undefined variable: _title_main in /home/repository.unla.ac.id/lib/detail.inc.php on line 289
Aryo Dzulfikar Imami Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

baik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, yang menghapus ambang batas presidensial, berpotensi melemahkan sistem presidensial Indonesia, karena memungkinkan terlalu banyak calon presiden. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi suara dan kesulitan untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Situasi seperti ini cenderung menghasilkan presiden tanpa dukungan koalisi yang solid, yang dapat memicu konflik antara eksekutif dan legislatif, memperlambat proses legislatif, dan menghambat efektivitas pemerintahan. Selain itu, jumlah kandidat yang lebih banyak akan meningkatkan risiko politik identitas, populisme, dan meningkatkan biaya politik dan logistik pemilu. Oleh karena itu, ambang batas pencalonan harus dipertahankan sebagai mekanisme penyaringan untuk memastikan bahwa para kandidat memiliki dukungan politik yang tulus dan kapasitas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan pasca pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari undang-undang yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, tesis, dan naskah akademik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan presidential threshold melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 berisiko menumbuhkan fragmentasi politik, instabilitas pemerintahan, dan menurunnya efektivitas pemilu. Dalam perspektif demokrasi, ambang batas pencalonan diperlukan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemilu. Secara konstitusional, pembatasan semacam itu merupakan bentuk regulasi yang sah untuk kepentingan publik. Dari sisi kewenangan yudisial, Mahkamah Konstitusi dianggap telah melangkahi fungsinya sebagai penafsir hukum dengan membatalkan norma undang-undang. Menurut teori pemilu, ambang batas berfungsi untuk menyaring kandidat yang layak secara politis, sedangkan dalam konteks teori presidential threshold, ambang batas berperan penting dalam mendorong koalisi dan mencegah polarisasi politik. Dengan demikian, ambang batas presidensial tetap relevan dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak politik individu dan stabilitas sistem politik nasional. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 200118 My Library cover lembar keaslian ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V LAMPIRAN Cover_Aryo_Dzulfikar_Imami.jpg.jpg 4126 2026-07-27 11:01:42 2026-07-27 11:02:12 machine generated