Deby Ayu Fauziah Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

Pekerjaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi diri dan kontribusi sosial, sehingga perlindungan hak pekerja menjadi kewajiban negara. Dalam praktiknya, masih ditemukan PHK sepihak, penyalahgunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), penerapan aturan internal secara sepihak, hingga penggunaan dalih efisiensi tanpa alasan yang sah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pembatasan hak pekerja, baik dalam kesempatan berunding sebelum PHK maupun pemenuhan hak-hak setelah PHK seperti kompensasi dan penghargaan masa kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja dimaksudkan memberi kepastian hukum mengenai PKWT, alih daya, waktu kerja, istirahat, serta PHK, tetapi implementasinya masih menyisakan persoalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pembatasan hak pekerja dalam PHK serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja untuk mempertahankan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, yakni menelaah asas, doktrin, serta aturan hukum yang berlaku dengan membandingkan antara das sollen dan das sein. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer (UUD 1945, KUH Perdata, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004, dan PP No. 35 Tahun 2021), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, buku teks), serta bahan hukum tersier (sumber internet). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan, sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif berupa interpretasi mendalam terhadap bahan hukum guna menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menganalisis pembatasan hak pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja serta upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja melalui analisis kasus Bella Damaika di PT. Citilink Indonesia dan Ludik Sitorus di PT. Sriwijaya Air Group. Kasus Bella menunjukkan pelanggaran prosedur PHK karena perusahaan langsung menjatuhkan SP 2, SP 3, dan PHK tanpa SP 1 serta tanpa perundingan dengan serikat pekerja sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Kasus Ludik menampilkan pembatasan hak berupa pemotongan gaji, mutasi sepihak, dan PHK tanpa upaya pencegahan sebagaimana diwajibkan peraturan. Upaya hukum yang dilakukan Bella berupa perundingan bipartit, mediasi, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan Ludik menerima putusan pengadilan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum. Kedua kasus tersebut mencerminkan lemahnya pelaksanaan perlindungan hak pekerja dan perlunya penegakan hukum ketenagakerjaan yang lebih efektif. Pembatasan hak pekerja, PHK, PP 35/2021, upaya huk NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 200134 My Library cover Lembar Pengesahan ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Cover_Deby_Ayu_Fauziah.jpg.jpg 4108 2026-06-04 10:04:22 2026-06-04 10:04:46 machine generated