Notice: Undefined variable: _title_main in /home/repository.unla.ac.id/lib/detail.inc.php on line 289
Lulu Herdiyana Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

Ketentuan pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 217–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini menimbulkan polemik karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal serupa dengan pertimbangan perlindungan hak kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, serta menilai implikasinya berdasarkan teori legislasi terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yakni menilai ketentuan Pasal 217–220 KUHP dari perspektif teori legislasi, teori konstitusionalisme, serta prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Pasal 217–220 KUHP oleh DPR menimbulkan pertentangan dengan Putusan MK Nomor 013-022/PUU IV/2006 yang menekankan perlindungan kebebasan berpendapat. Dari perspektif teori legislasi, pasal-pasal tersebut mengandung risiko overkriminalisasi dan berpotensi membatasi ruang demokrasi karena dapat digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang meninjau kembali atau menghapus ketentuan tersebut demi menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dengan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. ANALISIS PEMBENTUKAN PASAL 217–220 UNDANG–UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/Pasal 217–220 KUHP, penghinaan Presiden dan Wakil NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210141 My Library cover Lembar persejuan untuk dis sidangkang ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_Lulu_Herdiyana.jpg.jpg 4105 2026-06-03 09:14:15 2026-06-03 09:14:37 machine generated