RIZKY SIKUMBANG Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

Kegiatan aktivitas pertambangan merupakan salah satu aktivitas yang dapat berkontribusi sebagai penggerak utama terhadap pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pendapat daerah, namun kegiatan pertambangan juga dapat menyebabkan terjadinya polusi udara, atau pencemaran udara terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab perusahaan pertambangan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat aktivitas pertambangan dan pengelolahan bahan hasil tambang, serta menilai efektivitas penerapan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebut UUPPLH, dalam memberikan dasar hukum terhadap tanggung jawab tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, Merupakan suatu pendekatan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang disempurnakan dengan studi lapangan, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskritif analis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang di temukan dalam penelitia secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan yaitu pertanggung jawaban secara perdata. Karena kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan kerugian kepada masyarakat sekitar pertambangan dan pengelolahan bahan tambang,yang dimana pada pasal 1365 KUHperdata dijelaskan bahwa, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti rugi. Serta pada pasal Pasal 88 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup yang mengatur mengenai tanggung jawab mutlak ( Strict liability) dalam pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup, hal tersebut berarti bahwa pihak yang melakukan usaha maupun kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan nya bertanggung jawab atas kerugian tersebut tanpa perlu adanya unsur kesalahan. Tanggung jawab yang dapat dilakukan berupa kompensasi atau ganti rugi baik materil maupun imateril kepada masyarakat yang terdampak. Serta terdapatnya hambatan dalam pertanggung jawaban tersebut ,seperti biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pertambangan dalam melakukan pertanggung jawaban tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210084 My Library cover Lembar Pengesahan ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_RIZKY_SIKUMBANG.jpg.jpg 4103 2026-05-22 11:22:45 2026-05-22 11:23:14 machine generated