Record Detail Back
TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- Share to:
Pertambangan nikel di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di
Kabupaten Raja Ampat, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama
terkait disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta potensi pelanggaran
terhadap hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Pemberian izin usaha
pertambangan di kawasan strategis ini seringkali berbenturan dengan prinsip
keberlanjutan dan mandat konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis kesesuaian kebijakan pemberian izin pertambangan nikel di Raja
Ampat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta menganalisis implikasi yuridis dari kebijakan
tersebut terhadap perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang
bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta
menemukan hukum secara in-concreto mengenai Tinjauan Yuridis Kebijakan
Pemberian Izin Pertambangan Nikel Di Raja Ampat Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin pertambangan nikel
kepada PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan hukum, khususnya Pasal 23A UU No. 1 Tahun 2014 dan prinsip negara
hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD
1945. Pemberian izin tersebut menimbulkan beberapa implikasi penting, yaitu: (1)
adanya disharmoni peraturan perundang-undangan antara UU Minerba, UU
Lingkungan, dan UU Pesisir yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan
pusat dan daerah; (2) lemahnya pengawasan dalam penerapan dokumen AMDAL
yang cenderung bersifat administratif tanpa memastikan perlindungan ekosistem
pesisir dan pulau kecil; (3) pengabaian hak-hak masyarakat adat yang tidak
dilibatkan dalam proses konsultasi publik, bertentangan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; serta (4) lebih dominannya
kepentingan investasi dibandingkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kondisi
ini menimbulkan kerentanan ekologis, konflik sosial, serta menurunkan legitimasi
negara hukum dalam pengelolaan sumber daya alam
Muhamad Arifin Ilham - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2025
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Muhamad Arifin Ilham. (2025).TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN
PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2007 TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd