TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Muhamad Arifin Ilham Primary Author mixed material bibliography HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA Pertambangan nikel di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Pemberian izin usaha pertambangan di kawasan strategis ini seringkali berbenturan dengan prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pemberian izin pertambangan nikel di Raja Ampat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta menganalisis implikasi yuridis dari kebijakan tersebut terhadap perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto mengenai Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberian Izin Pertambangan Nikel Di Raja Ampat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin pertambangan nikel kepada PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Pasal 23A UU No. 1 Tahun 2014 dan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pemberian izin tersebut menimbulkan beberapa implikasi penting, yaitu: (1) adanya disharmoni peraturan perundang-undangan antara UU Minerba, UU Lingkungan, dan UU Pesisir yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah; (2) lemahnya pengawasan dalam penerapan dokumen AMDAL yang cenderung bersifat administratif tanpa memastikan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau kecil; (3) pengabaian hak-hak masyarakat adat yang tidak dilibatkan dalam proses konsultasi publik, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; serta (4) lebih dominannya kepentingan investasi dibandingkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan ekologis, konflik sosial, serta menurunkan legitimasi negara hukum dalam pengelolaan sumber daya alam NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210167 My Library cover Lembar Pengesahan PERNYATAAN KEASLIAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Cover_Muhamad_Arifin_Ilham.jpg.jpg 4089 2026-04-29 10:21:48 2026-04-29 10:22:10 machine generated