Yona Nabila Ramadhani Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik berupa pencabulan maupun persetubuhan, masih tinggi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang serius bagi korban. Meskipun regulasi telah memperberat sanksi terhadap pelaku, praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan hukuman, di mana vonis hakim tidak selalu sejalan dengan tingkat keseriusan perbuatan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penerapan hukuman dalam kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan publikasi ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penyusunan narasi yang sistematis untuk menggambarkan perbandingan penerapan hukuman dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan dalam disparitas putusan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan hukuman dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/Pengadilan Negeri Baubau (pencabulan) dan Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/Pengadilan Negeri Purwodadi (persetubuhan dengan paksaan), yaitu sama-sama dijatuhi pidana penjara lima tahun, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keseriusan perbuatan, jumlah pelaku, serta dampak terhadap korban. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang menetapkan pidana minimal lima tahun tanpa mempertimbangkan gradasi perbuatan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan khusus yang menekankan faktor pemberat dan peringan, optimalisasi pidana tambahan, serta pertimbangan dampak psikologis korban agar perlindungan anak lebih maksimal dan keadilan dapat diwujudkan secara proporsional NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210160 My Library cover PERNYATAAN KEASLIAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_Yona_Nabila_Ramadhani.jpg.jpg 4085 2026-04-28 10:56:29 2026-04-28 10:57:12 machine generated