Sunan Hidayah Primary Author mixed material bibliography HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

Keberadaan ormas di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan, Setelah berakhirnya era Orde Baru dan memasuki masa Reformasi, kondisi negara mengalami perubahan besar, Di era Reformasi, masyarakat memperoleh kebebasan yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat dan mendirikan organisasi, sehingga mendorong meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah bertambahnya jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di berbagai wilayah. Ormas sering kali menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Beberapa di antaranya bahkan terlibat dalam tindakan anarkis, intoleransi, hingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan terstruktur terhadap keberadaan serta aktivitas Ormas, terutama di tingkat daerah. Adapun tujuan penelitian ini untuk menelaah Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah kota bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap ormas. Metode penelitian menggunakan penelitian huikuim Yuridis Normatifi, yaitui peineilitian yang meineimpatkan sisteim norma seibagai objeik kajiannya serta membandingkan penerapannya dilapangan. Sisteim norma yang dimaksuid seibagai objeik kajian adaah seiluiruih uinsuir-uinsuir dari norma huikuim yang beirisi nilai-nilai teintang bagaimana manuisia seiharuisnya beirtingkah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan lapangan, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menelaah Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yakni masih minimnya pengawasan pemerintah daerah terhadap ormas hal ini dibuktikan dengan lemahnya aturan kewajiban pelaporan ormas dan penerapan sanksi yang tegas bagi ormas yang melanggar lalu Kurangnya peran dari Tim Terpadu dan cenderung keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat luas menyebabkan pelaksanaan program kebijakan pengawasan ormas tidak berjalan optimal. Penguatan pengawasan dan pembinaan ormas di Kota Bandung bukan hanya soal penegakan regulasi, tetapi juga tentang menciptakan ruang partisipasi yang sehat, tertib, dan konstruktif bagi masyarakat sipil, pelaksanaan pengawasan terhadap Ormas masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, minimnya kesadaran hukum masyarakat dan ormas, serta lemahnya sistem pelaporan dan pendataan. Hal ini menyebabkan banyak kegiatan Ormas tidak terpantau secara efektif, Melalui saran kebijakan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat membangun ekosistem ormas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan Ormas, Peran Pemerintah daerah, Kendala NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210060 My Library cover ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_Sunan_Hidayah.jpg.jpg 4080 2026-04-23 13:11:48 2026-04-23 13:12:29 machine generated