Record Detail Back
PENERAPAN SANKSI PELANGGARAM TERHADAP PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 SKRIPSI
- Share to:
Konsep kedaulatan rakyat meletakan kekuasaan tertinggi di
tangan rakyat. Dengan ciri–ciri sebagai Negara modern yang berbasis
demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat.Pemilihan umum
merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara
demokrasi.Perlu dipahami, sejauh ini praktek yang terjadi dilapangan
terhadap pemilihan kepala daerah (baik Gubernur, Bupati, dan
Walikota) yang dipilih langsung oleh rakyat banyak sekali
menimbulkan kerugian-kerugian yang signifikan.Seperti kasus yang
terjadi pada pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana
murni pada masa awal kampanye dimulaipasangan calon Agus
Harimurti Yudhoyono dan Sylviana murni secara konkrit melakukan
pelanggaran pemilu yang seharusnya sudah di diskualifikasi atau
tidak bisa melanjutkan kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Pasal 73 ayat (1) “Calon dan/atau tim Kampanye
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya
untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.
Adapun identifikasi masalah yang penulis akan kaji dalam penulisan
skripsi ini adalah Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya
pelanggaran pemilihan umum kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan
umum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar
untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. dan yuridis empiris yaitu upaya untuk
memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian
berdasarkan realita yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab adanya
pelanggaran pemilihan umum kepala daerah adalah potensi
manipulasi pemilih, politik uang, penyelenggara Pemilu, black
campaign dan hoax, logistik Pemilu (surat suara, formulir-formulir, dan
lainnya) yang kualitasnya tidak sesuai dengan aturan, dan manipulasi
perhitungan suara. penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan
umum kepala daerah perlu dilakukan upaya preventif dan penegakan
hukum yang efektif terhadap berbagai potensi masalah yang dapat
mengganggu jalannya pemilihan umum kepala daerah yang
demokratis dan konstitusional. Hal ini dimaksudkan agar berbagai
potensi masalah yang dapat mengganggu pemilihan umum kepala
daerah dapat diminimalisir sejak dini.
M. ADITYA NARENDRA RACHMAN - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2017
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
M. ADITYA NARENDRA RACHMAN. (2017).PENERAPAN SANKSI PELANGGARAM
TERHADAP PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016
SKRIPSI.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd