PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Trizah Sitio Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA baik Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan upaya pencegahan oleh pemerintah. Permasalahan KDRT merupakan isu krusial yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan psikologis. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah ada, implementasinya masih menghadapi kendala, yang mengindikasikan adanya jurang antara norma hukum dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas UU PKDRT dalam menjerat pelaku dan melindungi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan penafsiran peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana KDRT dan upaya pencegahan pemerintah. Kerangka berpikir yang dipakai adalah kerangka hukum pidana dan sosiologi hukum, yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi aspek yuridis dan implikasinya di masyarakat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT. Namun, penegakan hukumnya masih menghadapi tantangan seperti stigma sosial dan keterbatasan akses korban terhadap keadilan. Upaya pencegahan pemerintah, meskipun telah diatur, belum sepenuhnya optimal karena belum melibatkan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya. Kesimpulannya, perlu adanya perbaikan dalam implementasi UU PKDRT dan peningkatan keseriusan semua pihak agar perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat tercapai secara maksimal. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaban P NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210169 My Library cover Lembar Pengesahan ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Cover_Trizah_Sitio.jpg.jpg 4065 2026-02-12 10:04:49 2026-02-12 10:05:15 machine generated