Record Detail Back
SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG KEPASTIAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM REGULASI REKLAMASI TELUK JAKARTA SKRIPSI
- Share to:
Reklamasi adalah suatu upaya memperluas wilayah daratan yang
sudah menjadi Hukum Kebiasaan Internasional (International Cusotomary
Law). Indonesia merupakan Negara kepulauan yang daerahnya di
dominasi oleh wilayah pesisir/pantai, wilayah tersebut berada dibawah
kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ruang baru sebagai
tempat pertumbuhan aktifitas ekonomi dan lingkungan. Namun, yang
terjadi di Indonesia adalah adanya benturan antara berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur izin reklamasi. Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah masing-masing memiliki kewenangan dalam
menerbitkan izin pelaksanaan maupun pengelolaan, namun dalam hal
peraturan izin reklamasi ini terjadi sengketa antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, sengketa ini harus diselesaikan melalui mekanisme
hukum yang jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam sebuah
peristiwa hukum.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode
penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekanan pada
ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan
dengan efektifitas peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian
yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan
menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang relevan.
Hasil penelitian penulis yaitu terjadinya segketa antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terkait regulasi
reklamasi Teluk Jakarta karena lahirnya ijin reklamasi membutuhkan
proses yang rumit dan penuh dengan banyaknya peraturan yang ada.
Beberapa peraturan tersebut tumpang tindih dan bertolak belakang. Pihak
yang seharusnya bertanggung jawab dalam urusan reklamasi pun
berpindah-pindah, Cara penyelesaian sengketa antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah mengenai pengaturan regulasi reklamasi Teluk
Jakarta dikaitkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang
Lingkungan Hidup. Namun, beberapa permasalahan selain hal-hal
tersebut, cara dan alternatif penyelesaian sengketa kewenangan belum
jelas diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
DILIYA MARIAM RINJANI - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2017
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
DILIYA MARIAM RINJANI. (2017).SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG
KEPASTIAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
REGULASI REKLAMASI TELUK JAKARTA
SKRIPSI.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd