ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT INDONESIA-CHINA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT INDONESIA-CHINA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nuriah Ichwani Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA baik Perkembangan infrastruktur transportasi umum di Indonesia semakin maju namun, dalam pelaksanaan proyek pembangunan seperti kereta api cepat memerlukan kepatuhan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dampak pembangunan kereta cepat Indonesia-China di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proyek pembangunan kereta berkecepatan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis meliputi pencarian peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dampak pembangunan kereta cepat Indonesia-China di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diketahui memberikan dampak terhadap unsur-unsur lingkungan, telah menimbulkan degradasi lahan, gangguan aliran air permukaan dan upaya hukum yang dapat dilakukan warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat Kabupaten Bandung Barat memiliki hak untuk melakukan upaya hukum mengajukan gugatan kelompok (class action) atau gugatan perorangan atas kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun saran dari penelitian ini bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera melakukan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan guna mengembalikan kondisi ekosistem yang terdampak. Bagi warga masyarakat Komplek Tipar Silih Asih, yang merasakan dampak langsung akibat dari penggalian terowongan proyek KCI-C, agar menempuh upaya hukum atas segala kerugaian yang timbul akibat pembangunan proyek KCI-C. ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT INDONESI NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210117 My Library cover PERNYATAAN KEASLIAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V Cover_Nuriah_Ichwani.jpg.jpg 3934 2025-10-16 13:53:11 2025-10-16 13:53:33 machine generated