Putri Dzikra Azizah Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

baik Pada masa sekarang ini dijumpai masalah-masalah sengketa tanah yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah mendirikan bangunan tanpa izin atau tanpa suatu dasar apapun di atas tanah sengketa, juga upaya hukumnya jika bangunan didirikan ditanah orang lain. Adapun penelitian: mengetahui Status Kepemilikan Bangunan yang didirikan di atas Tanah yang merupakan Objek Sengketa, Mengetahui akibat hukum pendirian bangunan di atas tanah yang merupakan objek sengketa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Pendirian Bangunan Di Atas Tanah Yang Merupakan Objek Sengketa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status kepemilikan bangunan yang didirikan di atas tanah yang merupakan objek sengketa adalah bisa menjadi perbuatan melawan hukum jika melanggar aturan dan merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya wajib menggantikan kerugian tersebut. Sengketa tanah bisa masuk ranah hukum perdata, tergantung pada besar dampaknya. Bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat adalah sertifikat tanah dalam hal ini Sertifikat Hak Milik (SHM). Akibat hukum pendirian bangunan di atas tanah yang merupakan objek sengketa adalah tindakan penyerobotan tanah yang melanggar hukum. Tindakan ini dapat di kenakan sanksi perdata, sanksi admistratif. Upaya hukum yang dapat ditempuh pendirian bangunan di atas tanah sengketa terjadi dalam praktik berdasarkan putusan pengadilan negeri Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mtr, dimana selama ini terhadap tanah obyek sengketa milik para penggugat ( Nur Aripah, Rosa Dian Agustiningrum, Setien Laely Ardiah, Hany Maya Sofa, A.Md.,Farm, Moehammad Habibil Aryawan), akan tetapi pada sekitar pertengahan tahun 2022 Nur Aripah dikagetkan dengan informasi yang diperoleh dari Ahyar selaku penggarap tanah Para Penggugat yang dalam hal ini termasuk tanah obyek sengketa dimana Ahyar selaku Penggarap menginformasikan kepada Nur Aripah bahwa tanah para penggugat sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor: 00820 luas 3.750 m² tersebut telah dikuasai seluas ± 500 m² oleh Tergugat (Jumawar) dengan cara mendirikan bangunan semi permanen yang sekarang sebagai obyek sengketa. yaitu dapat mengajukan permohonan kepada penguasa daerah untuk pengosongan tanah hak milik tersebut. Sanksi dari keperdatan berupa ganti kerugian seperti dalam penjelasan Pasal 1365 BW. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DI AT NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210044 My Library cover Lembar Pengesahan PERNYATAAN KEASLIAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_Putri_Dzikra_Azizah.jpg.jpg 3932 2025-10-15 11:30:19 2025-10-15 11:30:39 machine generated