Yushi Dinda Aisha Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2025 monographic id INDONESIA

Text

baik Sistem sanksi pidana dan pemidanaan yang akan mendasari dan mempermudah penerapannya maupun pelaksanaannya dalam rangka operasionalisasi pidana (denda) secara inconcreto dalam kesatuan sistem pidana denda. Esensi dampak dari tindak pidana pelecehan seksual pada korban tetap harus menjadi perhatian, setelah terjadi tindak pidana tersebut maka korban memerlukan upaya hukum untuk melindungi hak-hak korban. Adapun permasalahannya : Bagaimana penetapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pelecehan seksual. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto mengenai Penetapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana khususnya terkait pengajuan upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Ketidakpuasan Jaksa didasarkan pada pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim yang dinilai tidak sebanding dan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Banding diajukan dengan harapan agar putusan pengadilan dapat mengakomodasi tuntutan semula, terutama dalam hal besaran pidana denda. Namun, hasil dari putusan banding justru berbanding terbalik dengan ekspektasi, hukuman yang dijatuhkan terutama dari segi pidana denda menjadi lebih ringan dibandingkan dengan putusan sebelumnya. Meskipun terasa tidak adil, tetap terdapat beberapa alasan hukum didalamnya. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pelecehan seksual jika merasa tidak puas dengan hasil banding masih terdapat upaya hukum lainnya. Upaya Hukum tersebut tetap harus memenuhi rasa keadilan bagi korban dan tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku. Upaya Hukum: Kasasi, Peninjauan Kembali, Bantuan Hukum, Restitusi dan Kompensasi, Rehabilitasi. PENETAPAN PIDANA DENDA PADA PELAKU TINDAK PIDANA NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210019 My Library cover Lembar Pengesahan PERNYATAAN KEASLIAN DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN COVER_SKRIPSI.jpg.jpg 3921 2025-10-13 09:06:34 2025-10-13 09:07:16 machine generated