Record Detail Back
TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI KINERJA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA DI KOTA CIMAHI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 465/PDT/2021/PT.BDG
- Share to:
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus berdasarkan dokumen
berupa Putusan Pengadilan. Studi kasus adalah suatu bentuk penelitian atau studi
suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan dengan pendekatan yang dilakukan
secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai tuntutan
ganti rugi atas perbuatan melawan hukum mengenai kinerja kepolisian dalam
menangani perkara penganiayaan yang dilaporkan oleh Penggugat berdasarkan
Putusan Nomor 465/PDT/2021/PT.BDG.
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan
hukum hakim tidak melihat pada fokus petitum gugatan Penggugat yang menuntut
bahwa para Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum (PMH) atas kelalaian dari para Tergugat, namun hakim menolak
daripada gugatan Penggugat tersebut. Akibat dari kelalaian tersebut banyak hal
yang hilang dari kehidupan Penggugat yang menyebabkan kerugian baik materiil
maupun immateril demi memperjuangkan keadilannya sehingga Penggugat
memberikan gugatan kepada para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum. Tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang
dilakukan Tergugat di dalam gugatan Penggugat tidak diperhatikan secara
menyeluruh oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Upaya hukum yang
dilakukan Penggugat sudah berada di tahap banding dan hakim Pengadilan Tinggi
sependapat dengan hakim pada Pengadilan tingkat pertama. Kinerja kepolisian
dalam penanganan perkara penganiayaan yang dialami oleh Penggugat dalam
Putusan Nomor 465/PDT/2021/PT.BDG dinilai belum efektif jika dihubungkan
dengan teori efektivitas hukum yang dipakai untuk menilai kinerja kepolisian
dalam penelitian ini sehingga dinilai tidak professional dan perlu perbaikan sistem
penanganan perkara di Kepolisian dan putusan yang dikeluarkan hakim belum
memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal ini dapat
dilihat dari proses penyidikan yang berlarut-larut, bukti visum et repertum awal
yang tidak dipergunakan, dan berbagai ketimpangan lainnya.
SATRIO FERNANDO SIHOMBING - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2024
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
SATRIO FERNANDO SIHOMBING. (2024).TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM MENGENAI KINERJA
KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA DI
KOTA CIMAHI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
465/PDT/2021/PT.BDG.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd