Anggun Nurindah Permatasari Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2022 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin masih banyak terjadi khususnya dikota besar sehingga perlu adanya upaya penanggulangan dilakukan oleh pihak penegak hukum dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dihubungkan dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin di wilayah hukum Kota Bandung. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dapat dipertanggungjawabkan apabila beberapa unsur terpenuhi yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, Adanya bentuk kesalahan atau tindak pidana, tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf seperti pada Kasus Nomor 2/Pid.C/2020/PN. Bdg yaitu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari dan kasus Nomor 2/Pid.C/2020/PN. Bdg dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Upaya penanggulangannya diantaranya upaya preventif yaitu Kepolisian juga bekerja BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) untuk melakukan sosialisasi. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan ataupun pengaduan yang masuk terkait penyerobotan tanah untuk diteruskan ke proses penyelidikan, penyidikan, mengadakan pengumpulan alat bukti, mengadakan pemeriksaan tersangka, pemberkasan dan mediasi. Tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin masih banyak terjadi khususnya dikota besar sehingga perlu adanya upaya penanggulangan dilakukan oleh pihak penegak hukum dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dihubungkan dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin di wilayah hukum Kota Bandung. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dapat dipertanggungjawabkan apabila beberapa unsur terpenuhi yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, Adanya bentuk kesalahan atau tindak pidana, tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf seperti pada Kasus Nomor 2/Pid.C/2020/PN. Bdg yaitu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari dan kasus Nomor 2/Pid.C/2020/PN. Bdg dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Upaya penanggulangannya diantaranya upaya preventif yaitu Kepolisian juga bekerja BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) untuk melakukan sosialisasi. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan ataupun pengaduan yang masuk terkait penyerobotan tanah untuk diteruskan ke proses penyelidikan, penyidikan, mengadakan pengumpulan alat bukti, mengadakan pemeriksaan tersangka, pemberkasan dan mediasi. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARA NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 160147 My Library COVER LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_Anggun_Nurindah_Permatasari.jpg.jpg 3783 2025-07-08 09:18:04 2025-07-08 09:18:27 machine generated