Record Detail Back
SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN KEDIRI (STUDI KASUS) PUTUSAN PN KEDIRI No.174/Pdt.G/2021/PN.Gpr
- Share to:
Sejak tahun 1961 hingga saat ini, telah dilakukan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Salah satu proyek pembangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta adalah pembangunan Bandara
Kediri. Dalam proses pengadaan tanah tersebut, terjadi sengketa di Pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri di mana Pemohon merasa bahwa harga ganti rugi yang
diberikan jauh di bawah harga pasar yang berlaku di masyarakat. Namun,
Pemerintah, ATR/BPN Kab. Kediri, PT. Gudang Garam Tbk, dan Majelis Hakim
berpendapat bahwa ganti rugi yang diberikan merupakan hasil penilaian dari Tim
Penilai.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode
penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Hasil
analisis terhadap perkara nomor PUTUSAN PN KEDIRI
No.174/Pdt.G/2021/PN.Gpr terhadap UU NO 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN. Penelitian ini bersifat normatif dengan menganalisis dasar
pertimbangan hakim dari Putusan No. 174/Pdt.G/2021/PN. Gpr, dengan fokus pada
perbedaan penafsiran antara para pihak terkait pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012.
Penulis menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, serta
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum dalam menganalisis
permasalahan ini. Dalam teknik analisis, penulis menggunakan metode preskriptif.
Menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204, kriteria penilaian yang
digunakan sebagai dasar penggantian adalah Nilai Penggantian Wajar. Nilai ini
dihitung berdasarkan kesetaraan dengan nilai pasar properti, dengan
mempertimbangkan kerugian non fisik yang timbul akibat pengambilalihan hak
atas properti tersebut. Akibat dari keputusan pengadilan ini, pemohon mengalami
kerugian karena perhitungan yang tidak sesuai dengan nilai pasar dan tidak
memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kesejahteraan. Selain itu, kerugian non
fisik seperti kehilangan nilai sentimental atau nilai historis dari properti juga harus
dipertimbangkan dalam perhitungan nilai penggantian wajar. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa pemilik properti tidak hanya diberikan kompensasi finansial
yang adil, tetapi juga memperhitungkan kerugian non fisik yang dialami.
Ihsan Maulana - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2024
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Ihsan Maulana. (2024).SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN
UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN KEDIRI
(STUDI KASUS) PUTUSAN PN KEDIRI
No.174/Pdt.G/2021/PN.Gpr.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd