99/PID.B/2023/PN.SMD) ANGGA GINANJAR KURNIAWAN Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2024 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Mencermati suatu putusan pengadilan pidana, tidak cukup sampai pada terpenuhinya unsur pasal yang diterapkannya, lebih dari itu jika pelakunya adalah aparatur negara yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat, maka sistem hukum yang berlaku mengatur hukuman pemberatan pidana (Pasal 52 KUHP) yaitu kepadanya diberikan hukuman tambahan berupa sepertiga dari ancaman maksimal pidana pokoknya. Namun dalam prakteknya ada perkara yang tidak menerapkannya. Seharusnya sejak saat penyidikan, ketentuan ini diterapkan disamping tindak pidana pokoknya. Demikian juga bagi JPU yang tidak meminta perbaikan atas berkas perkara yang diterima dari penyidik, hal ini mengakibatkan tidak lengkapnya surat dakwaan dan penuntutan. Walaupun demikian, dalam fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah anggota Polri aktif, namun majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yuridis tersebut. Majelis hakim memang telah menjatuhkan pidana melebihi tuntutan JPU, namun hal itu baru hanya berdasarkan hal-hal yang memberatkan sesuai Pasal 197 KUHAP dan sama sekali tidak mengambil keputusan sendiri dengan cara menambahkan ancaman pasal yang diatur dalam Pasal 52 KUHP. Kata kunci : mencari kepastian hukum. PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UM NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 190101 My Library COVER ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_ANGGA_GINANJAR_KURNIAWAN_page-0001.jpg.jpg 3744 2025-06-04 13:24:08 2025-06-04 13:24:36 machine generated