PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DESIDERIUS BANI Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2024 monographic id INDONESIA BAIK Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan merusak. Meskipun berbagai undangundang dan peraturan telah diterapkan untuk melindungi anak-anak dari perdagangan dan eksploitasi seksual, kenyataannya masih banyak kasus yang terjadi. Sehingga hal ini menjadi suatu polemic yang perlu dikaji lebih mendalam. Maka dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk meneliti tentang Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelakunya, dan efektivitas penerapan UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif dimaksud untuk mengumpulkan peraturan perundangan-undangan serta literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif Analitis adalah satu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi Dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dianalisis secara Yuridis Normartif yang berdasarkan kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa dalam penerapan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum berjalan efektif. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka hukuman bagi pelaku maksimal 10 tahun dengan denda 200 juta, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur hukuman yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Namun pada kenyataannya hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Selain itu ada juga faktor-faktor penghambat lainnya seperti kurangnya koordinasi antar Lembaga terkait, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERD NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 210164 My Library COVER ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LEMBAR PENGESAHAN Cover_DESIDERIUS_BANI.jpg.jpg 3722 2025-05-21 10:16:02 2025-05-21 10:16:17 machine generated