Trisna Tansia Putri Sudirgahayu Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2024 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Pembaharuan pada sistem hukum peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu keharusan dalam menciptakan peradilan efektif dan efisien, yang mampu menggambarkan dari tujuan hukum itu sendiri dengan berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat. Melalui hal tersebut pembaharuan perlu dilakukan dalam mengatasi perkara pidana di Indonesia yang seringkali berlangsung lama, rumit, dan memakan biaya mahal hingga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara (case load) yang masuk ke pengadilan. Jumlah perkara yang terus meningkat ini dapat dilihat dari hadirnya penumpukan perkara tersebut terutama melalui angka tertinggi dalam perkara tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yaitu perkara tindak pidana pencurian. Berfokus pada tujuannya terdapat urgensi pada suatu sistem hukum yang menerapkan suatu praktik negosiai antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa maupun penasehat hukum nya yang dinamakan mekanisme Plea Bargaining yang dianut dalam Common Law System. Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai subsistem efisiensi penanganan perkara. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan Plea Bargaining System di Indonesia dan Bagaimana proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian di Indonesia apabila ditinjau dari mekanisme Plea Bargaining System dalam Common Law. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum yang bertitik pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Indonesia yang ditinjau dari mekanisme Plea Bargaining dalam Common Law System. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian normatif (library research). Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan Plea Bargaining System tidak diatur dalam hukum positif di negara Indonesia namun terdapat aturan berupa rancangan yang diatur dalam Pasal 199 RKUHAP tetapi aturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai Plea Bargaining System. Kemudian penegakan hukum melalui mekanisme Plea Bargaining System akan sangat relevan apabila diterapkan di negara Indonesia karena dapat bermanfaat apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencurian yang cenderung mendapat vonis pidana penjara tidak lebih dari satu tahun sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dan dapat menghindari penumpukan perkara (overload case) di pengadilan. PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANAPENCURIAN DI IND NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 200155 My Library COVER ABSTRAK 1.BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA Cover_Ginara_Utami_Atmawisastra.jpg.jpg 3709 2025-05-15 13:36:33 2025-05-15 13:36:53 machine generated