Record Detail Back
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
- Share to:
Sumber daya alam hayati baik flora dan fauna yang dimiliki
Indonesia sangatlah banyak dimana kelestarianya perlu dijaga melalui
upaya meminimalisir perdagangan maupun perburuan satwa langka.
Ancaman dan gangguan terhadap hutan tersebut mengancam
keberfungsian ekosistem, penjualan satwa langka menyebabkan
menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Penegakan
hukum terhadap penjualan satwa langka di atur dalam Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 mengenai larangan melakukan kejahatan
terhadap satwa. Permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai
Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka dalam
Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya .
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif, yaitu metode pendekatan digunakan dengan mengingat
bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan
yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya
dengan penerapannya dalam praktek. Spesifikasi penulisan dalam skripsi
ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan
perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan. Dengan analisis
data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode analisis
kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari hasil
analisis yang dilakukan tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara
deduktif, yang diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumusrumus atau angka statistik untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang
bersifat khusus.
Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum
terhadap pelaku penjualan satwa lagka sudah terlaksana sebagaimana
mestinya, para penegak hukum sudah pro aktif dengan melakukan
tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tangung jawabnya meskipun
unsur-unsur dalam Undang-Undang Konservasi umber daya alam hayati
dan ekosistemnya sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap pelaku
penjual satwa dengan modus operandi saat ini, sehingga dalam
pelaksanaannya tedapat hambatan-hambatan. Penegak hukum pun
dengan terpaksa masih menggunakan Undang-Undang KSDA untuk
menjerat para pelaku serta belum adanya kejelasan kewenangan antar
lembaga yang dipicu dengan sifat kurang peduli dari maskyarakat yang
memandang bahwa penegakan hukum merupakan tugas seorang polisi
saja dan kebudayaan masyarakat yang masih tidak sadar hukum.
Rahmatilla Aryani Putri - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2018
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Rahmatilla Aryani Putri. (2018).PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN
SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd