Record Detail Back
EFEKTIVITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK MELAKUKAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN SURAT IZIN NO:503.644.4/0385/BPPT BERDASARKAN PASAL 132 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
- Share to:
Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Bandung kepada pemilik gedung untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat bangunan
gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan
gedung dapat dibongkar sebagian atau seluruhnya apabila tidak laik
fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya bagi
pengguna, masyarakat dan lingkungannya, tidak memiliki IMB dan tidak
sesuai dengan IMB hal tersebut sesuai dengan Perda Kota Bandung No.
No 5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung. Permasalahan
ketidaksesuaian IMB salah satu contohnya terdapat dalam Surat Izin
Nomor:503.644.4/0385/bppt sehingga bagaimana Penerapan Perda Kota
Bandung No 5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung untuk
membongkar gedung danhambatan apa yang dihadapi oleh Pemda Kota
Bandung dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan dan penerapan
sanksi administratif di bidang bangunan gedung.
Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu suatu
penelitian yang menekankan pada ilmu hukum positif yang berkaitan
dengan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang relevan yaitu Peraturan Daerah Kota
Bandung No.5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung. Penelitian ini
menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu
bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu tulisan
para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan dengan metode ini dimaksudkan untuk
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari serta mencatat
data dari buku dan perundang-undangan. Metode analisis data yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara kualitatif,
komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif dalam penelitian ini
menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun dan
efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta
interprestasi data.
Penegakan Perda Kota Bandung No 5 Tahun 2010 Tentang
Bangunan Gedung belum dilaksanakan dikarenakanPemda Kota Bandung
baru memberikan peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali. Seyogyanya
Pemda Kota Bandung dapat melakukan pembongkaran terhadap gedung.
Hambatan yang dihadapi oleh Pemda Kota Bandung dalam upaya
melaksanakan fungsi pengawasan dan penerapan sanksi administratif di
bidang bangunan gedung.
MOCHAMAD ANDIKA ADIWIGUNA - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2018
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
MOCHAMAD ANDIKA ADIWIGUNA. (2018).EFEKTIVITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG UNTUK MELAKUKAN PEMBONGKARAN
BANGUNAN GEDUNG DENGAN SURAT IZIN
NO:503.644.4/0385/BPPT BERDASARKAN PASAL 132
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5 TAHUN
2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd