Cep Zein Muttaqin Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2024 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah memasuki berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum. Namun pada perkembangan tersebut juga membawa implikasi yang kompleks, terutama terkait dengan keamanan digital dan privasi individu. Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam bentuk Deepfake porn telah menjadi masalah yang serius dalam konteks hukum dan keamanan digital. Dampak dari kejahatan ini tentu mengakibatkan banyak kerugian karena tercemarnya nama baik serta kehormatan atau martabat para korban. Dalam hal ini korban dapat difitnah sekaligus dilecehkan melalui penyebaran foto atau video palsu menggunakan penampilan mereka yang memperlihatkan seluruh lekuk badan tanpa busana. Selain melakukan tindak pidana pornografi, pelaku pembuatan dan penyebaran konten pornografi deepfake juga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan melakukan analisis pengaturan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan artificial intelligence dalam bentuk Deepfake porn menurut undang-undang, dan perlindungan terhadap korban dalam kasus deepfake prnografi dengan fokus kepapada aspek hukum normatif. Dalam penulisan penelitian studi ini metode yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan konseptual, teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data berupa bacaan seperti jurnal, buku dan internet, yang hasilnya dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deepfake porn menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum yang telah ada. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada dan untuk mengidentifikasi kelemahan serta kekosongan hukum dalam menangani kasus-kasus Deepfake porn. Maka dari itu diperlukan pembaharuan terkait peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tindakan Deepfake porn yang menggunakan Artificial Intelligence ini dengan pembaharuan undang-undang yang mengatur tentang Artificial Intelligence yang juga mengatur tentang pelanggaran-pelanggarannya, karena pada hakikatnya hukum bukan sesuatu hal yang bersifat final, dimana kejahatan terus melahirkan hal baru pada sektor yang baru juga sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergerak dan dinamis. Maka diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang prorgresif sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang baik yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus Deepfake porn. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat perlindungan terhadap privasi individu, menguatkan mekanisme penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait dengan dampak-dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 170153 My Library COVER ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Cover_Cep_Zein_Muttaqin.jpg.jpg 3493 2024-11-07 10:17:30 2024-11-07 10:18:07 machine generated