Adzani Rizki Suhandi Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2024 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Penggunaan tanah direncanakan dalam rangka pembangunan nasional. Pengelolaan tanah mengacu pada serangkaian kegiatan yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tata guna tanah. Tujuan dari tata guna tanah adalah dengan mengetahui cara pengendalian peruntukan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perencanaan daerah untuk mencegah penyalahgunaan tanah, mengelola sumber daya tanah dalam berbagai kegiatan pembangunan untuk mencegah kesalahan pengelolaan tanah dan menjamin perlindungan yang baik terhadap tanah dan lingkungannya, yaitu mengendalikan kebutuhan akan hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah penegasan haknya, Pasal 6 UUPA “semua hak atas tanah bersifat sipil” masyarakat tidak mempunyai hak atas tanah, tanah hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat (apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat). Penggunaan lahan harus disesuaikan dengan kondisi dan sifat hak untuk kepentingan pemegang hak, masyarakat dan pemerintah. Pengaturan Hak Pengabdian Perkarangan (Servituut) yaitu Kewajiban pemilik tanah yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang lain yang letaknya saling berdekatan, dalam pengaturan mengenai hak pengabdian pekarangan atau Hak Servituut adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain, baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan Hak pengabdian perkarangan (Servituut) dihubungkan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan batasan penyalahgunaan hak pengabdian perkarangan (Servituut) dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pasal 6 Undang-undang Pokok agraria No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan berkaitan dengan hak, oleh karena itu pengelolaan penyalahgunaan hak atas tanah tidak diperbolehkan agar tidak merugikan kepentingan umum masyarakat, batasan penyalahgunaan hak bisa dicegah dengan memanfaatkan tanah pihak lain jika sebanding dengan kepentingan pihak lain yang memanfaatkannya, sebagai pemilik bidang tanah menguntungkan pihak yang memanfaatkan bidang tanah tersebut dan telah dibuat kesepakatan antara pengguna dan pemilik pekarangan untuk akses, keluar di jalan umum. Penggunaan Hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap orang lain, supaya dapat dikatakan ada gangguan terhadap hak-hak orang lain, perlu dipenuhi unsur-unsur ada perbuatan melawan hukum, perbuatan itu mengurangi/ menghilangkan kenikmatan dalam penggunaan hak milik seseorang. Maka kerugian akibat gangguan ini dapat digugat melalui pasal 1365 KUH Perdata tentang Onrectmatigedaad / perbuatan melanggar hukum. MENUTUP AKSES JALAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKU NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 200004 My Library COVER ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN COVER_Adzani_Rizki_Suhandi.jpg.jpg 3491 2024-11-07 09:58:12 2024-11-07 09:58:29 machine generated