Record Detail Back
PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH POLRESTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- Share to:
Unit PPA Polresta Bandung memiliki peran penting dalam penerapan
Restorative justice terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Namun
demikian, unit PPA Polresta Bandung masih menghadapi beberapa kendala dalam
melaksanakan perannya tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa upaya
untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Adapun permasalahannya :
Bagaimanakah peran Unit PPA Polresta Bandung dalam menerapkan prinsip
Restorative justice terhadap anak berkonflik dengan hukum? Bagaimanakah upaya
yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala dalam penerapan prinsip
Restorative justice terhadap anak berkonflik hukum?
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian
yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah
hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto mengenai Peran Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Penerapan Restorative Juctice Terhadap
Anak Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Polresta Bandung Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi
lapangan, peneliti melakukan wawancara dan kuisioner terhadap Penyidik Unit
PPA Polresta Bandung.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polresta Bandung sangat berperan penting dalam menerapkan prinsip restorative
justice, sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada
pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Dalam
penerapan prinsip restorative justice, unit PPA bertindak sebagai fasilitator dan
mediator untuk membantu tercapainya kesepakatan damai antara kedua pihak.
Unit PPA terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
restorative justice, serta meningkatkan kapasitas dan sumber dayanya untuk
menjalankan proses restorative justice secara lebih efektif. Penerapan prinsip
restorative justice oleh unit PPA Polresta Bandung merupakan langkah maju
dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan
berorientasi pada pemulihan. Kendala dalam penerapan prinsip restorative justice,
antara lain masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep restorative
justice dan manfaatnya, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur,
kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, tidak semua pihak, terutama korban
dan pelaku, bersedia untuk menyelesaikan perkara melalui restorative justice.
Upaya yang dapat dilakukan untuk Meminimalisir kendala dalam penerapan
prinsip restorative justice terhadap anak berkonflik hukum, antara lain sosialisasi
Undang-Undang SPPA kepada masyarakat, melengkapi fasilitas sarana dan
prasarana, pengembangan SDM khusus unit PPA melalui pelatihan-pelatihan,
seminar-seminar, dan lain-lain.
Romadlon Adi Ali Fikri - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2024
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Romadlon Adi Ali Fikri. (2024).PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN
ANAK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE
JUCTICE TERHADAP ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DI WILAYAH POLRESTA
BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd