PUTRI WULANDARI; " />
Record Detail Back

XML

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN SERTIPIKAT AKIBAT SALAH OBJEK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH


Tanah sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Namun
harus kita sadari bahwa pembatalan hak atas tanah yang sering terjadi ini
sebagai pembatalan hak yang penerima haknya tidak memenuhi syarat yang
ditetapkan dalam keputusan pemberian hak. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui akibat hukum dan upaya hukum dari akibat pembatalan hak atas
tanah. Salah satu masalah yang muncul yaitu mengenai pembatalan
sertipikat namun untuk memberikan perlindungan bagi pembeli maka
pembatalan sertipikat tersebut dapat sebagian yang dibatalkannya sesuai
dengan kasus PT. Euntreup Endah Mandiri. Permasalahan yang muncul
dalam kasus PT. Euntreup Endah Mandiri inti masalahnya terletak pada
penerbitan sertipikat karena cacat hukum sebagai dasar pembatalan
sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan sehingga menimbulkan konflik
pertanahan. Kepastian dan perlindungan hukum terhadap korbannya yaitu
pemilik asli sertipikat menjadi gamang dan dipertanyakan. Masalah ini terjadi
karena sebagian Sertipikat Hak Guna Bangunan a/n PT. Euntreup Endah
Mandiri telah di klaim kepemilikannya oleh H. Apong Rukanda dan Hj. E.
Herlinawati berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Akta Jual Beli yang
dimilikinya sebelum terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan PT. Euntreup
Endah Mandiri.
Metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu
dengan menggunakan penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu
mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para
ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum.Penelitian skripsi ini dilakukan
dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian
yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder,
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis.
Akhir dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyimpangan yang
dilakukan oleh PT. Euntreup Endah Mandiri termasuk dalam perbuatan
melawan hukum.Dalam sistem negatif yang dianut dalam UUPA senantiasa
memberikan kesempatan kepada seseorang yang merasa mempunyai hak
yang lebih kuat untuk menggugatnya ke pengadilan dengan mengemukakan
bukti-bukti hak yang dimilikinya.Ini berarti sertipikat tanah yang di terbitkan
bukanlah alat bukti yang mutlak, sehingga sertipikat bisa di batalkan
sepanjang ada pembuktian yang menyatakan ketidakabsahan sertipikat
tanah. Dalam kasus PT. Euntreup Endah Mandiri setelah ada putusan
pengadilan, Badan Pertanahan Nasional harus segera melaksanakan
splitching yang diikuti oleh proses balik nama berdasarkan Akta Jual Beli.
PUTRI WULANDARI - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2016
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
PUTRI WULANDARI. (2016).ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN SERTIPIKAT AKIBAT SALAH OBJEK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd