Record Detail Back
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAS AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SKRIPSI
- Share to:
Kedudukan hukum seseorang sebagai penyandang hak dan
kewajiban dimulai sejak berada di dalam kandungan sampai
meninggal. Akte kelahiran merupakan akta autentik yang
dikeluarkan oleh badan atau instansi terkait yang diberikan
kewenangan untuk membuatnya. Tindak pidana pemalsuan akta
kelahiran diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan. Adapun Permasalahannya adalah: Bagaimanakah
pelaksanaan penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan akta
kelahiran dan bagaimanakah upaya mencegah tindak pidana
pemalsuan akta kelahiran.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini
adalah metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Penelitian
Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma
yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi
dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Dengan
dengan analisa mengenai tindak pidana pemalsuan akta kelahiran
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan
Hasil penelitian pada kasus pemalsuan akta kelahiran aturan
yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak dipergunakan.
Dilihat dari isi pasal mengenai tindak pemalsuan akta kelahiran
pada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan selain
hukuman pidana terdapat juga hukuman denda sedangkan pada
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pelakunya hanya
dikenakan pidana saja Upaya pencegahan tindak pidana
pemalsuan akta kelahiran dapat diterapkan Tindakan Preventif
dengan cara engaman pada kertas akta kelahiran, sosialisasi pada
masyarakat mengenai proses pembuatan akta kelahiran dan
perbaikan sistem administrasi dan pengawasan pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Tindakan represif dengan cara
upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan
pemalsuan akta kelahiran yang dilakukan. Serta Hakim wajib
memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak
pidana pemalsuan akta kelahiran sesuai dengan Undang-Undang
yang berlaku.
HENDI FIRLANDY - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2016
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
HENDI FIRLANDY. (2016).TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA
PEMALSUAN ATAS AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
SKRIPSI.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd