RIFQI ARIF NURSEPTIAN Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2023 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat dengan cita-cita, tujuan, dan landasan penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan umum yang tertuang dalam pasal 4 Pembukaan UUD 1945 adalah membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk pemerintahan dengan instrumen yang berbeda-beda sehinggacita-cita dan tujuan yang ada dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan efektif, serta mengatur tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian ASN. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bertujuan untuk mengatur kembali sistem kepegawaian di Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Undang-Undang ini mengatur tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS), serta memberikan sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Undang- Undang ini juga menetapkan prinsip-prinsip dasar kepegawaian, seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bertujuan untuk mengatur kembali sistem kepegawaian di Indonesia agar lebih efektif dan efisien, serta mengatur tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian PNS, dan menetapkan prinsip-prinsip dasar kepegawaian. Hukum sebagai kegiatan yang sah dan dilakukan dengan cara berpikir dan perhitungan tertentu untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum. Penelitian hukum bertujuan untuk memusatkan perhatian pada sesuatu atau keistimewaan tertentu yang sah menurut hukum dan mengumpulkan data yang dapat diverifikasi. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif atau pendekatan empiris, tergantung pada tujuan penelitian dan pertanyaan hukum yang akan dijawab. : Kedudukan, Perlindungan, Honorer NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 190132 My Library COVER ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA COVER_RIFQI_ARIF_NURSEPTIAN.jpg.jpg 3354 2024-09-24 14:16:44 2024-09-24 14:17:13 machine generated