DENNY HENDRI Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2023 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Sertipikat hak guna bangunan elektronik tidak memiliki kekuatan untuk melakukan memanfaatkan lahan untuk dilakukan pembangunan atau pemanfaatan hak atas tanah diatas tanah adat dengan alas hak SHM , kikitir dan sebagainya. Pihak PT POP Star memanfaatkan hak atas tanah dan menggunakan acuan batas tanah yang mengacu pada Peta Pendaftaran tanah tahun 1997, sedangkan terbitnya SHGB , saat ini adalah berdasarkan izin lokasi elektronik, dan tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki daya paksa terhadap pemilik ha katas tanah adat. adanya ketidakpastian hukum proses pendaftaran secara elektronik yang belum terintegrasi secara yuridis, struktur dan belum membudayanya pembuktian secara elektronik, maka Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 16 Tahun 2020 Tentang pendaftaran tanah yang Terintegrasi secara Elektronik yang telah dikeluarkan ditujukan agar terjadi percepatan pelayanan pendaftaran ha katas tanah adatsehingga memiliki kekuatan hukum dalam gelar pembuktian mengenai batas tanah, permasalahan dalam penelitian ini adalah penyebab adanya sengketa batas tanah adat dan batas tanah SHGB Elektronik dan upaya hukum penyelesaian sengketa batas tanah adat dan batas SHGB menurut Peraturan Menteri agraria dan tata ruang nomor 16 tahun 2021 tentang pendaftaran tanah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif dipilih karena memberi ruang kajian yang lebih luas untuk menginterprestasikan berbagai data empiris yang diberikan oleh para informan penelitian, sebagai pihak yang mengalami dan memahami secara langsung berbagai masalah yang dijadikan obyek penelitian. Karena itu, penggalian obyek penelitian menjadi lebih mendalam dan holistik, spesifikasi Penelitian tercermin dalam permasalahan hukum yang timbul dalam perkara atau sengketa batas tanah adat dan batas tanah SHGB suatu perusahaan hasil rezim pendaftaran online.spesifikasi mengacu pada penyelesaian dan upaya , baik itu secara litigasi dan non litigasi . Banyak tanah adat ataupun hak milik yang dipersengketakan batas batasnya, mengakibatkan antara pengusaha lahan dengan pemilik tanah ulayat atau SHM menjadi bersengketa karena keputsan Tata Usaha Negara yang keliru menerbitkan alas hak beserta batas-batasnya , Upaya hukum penggarap yang menempati dan menguasi tanah ulayat dengan alas hak kikitir, SHM dan sebagainya pada umumnya mengacu pada aturan registrasi lahan/tanah (peta tanah konvensional) tahun 1997, yaitu dengan melakukan gelar bukti sertifikat yang menunjukan atas data-fisik -dan- data-yuridisdari-tanah yang bersinggungan dengan izin lokasi yang telah diterbitkan SHGB oleh dinas OSS atau dinas perizinan disarankanDisarankan agar kementerian atr BPN membuat peraturan pelaksana mengenai penggunaan satu peta yang telah terintegrasi dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal PTSP, serta Dispenda , sehingga dengan diterapkannya model pengintegrasian 3 lembaga secara online tersebut diharapkan mampu mengurangi, dan menyelesaikan perkara agraria. UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH ADAT NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 200223 My Library COVER LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA COVER_DENNY_HENDRI.jpg.jpg 3267 2024-08-30 11:06:26 2024-08-30 11:06:55 machine generated