Muhammad Andy Imam al Amin Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2021 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Hak dan kewajiban yang melekat pada individu masing masing pada kedua belah pihak. Umumnya pekerja atau buruh berada dalam posisi lemah bila dilihat dari segi ekonomi dan juga kemampuan pada pekerja dibandingkan dengan pemberi kerja atau pengusaha. Oleh karna itu memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh agar mendapatkan perkalakuan yang baik dan memperoleh haknya secara wajar. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum mengenai hak-hak pekerja atau buruh ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kendala kendala dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut pakerja mengahadapi berbagai kendala yaitu tidak dipenuhinya hak sesuai dengan pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 J.o Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan pengusaha sering kali tidak hadir dalam perunsingan-perundingan yang telah di upayakan oleh pekerja untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriftif yaitu pendekatan terhadap masalah segi peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang ketenegakerjaan. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, skunder dan tersier, selanjutnya diolah kualitatif yang hasilnya secara deskriftif, pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan Berdasarkan analisa data yang dilakukan,di peroleh kesimpulan yang menunjukan bahwa pihak pekerja merupakan pekerja tetap pada PT. Hongtatex yang telah bekerja rata-rata dalam masa kerja 4 tahun dan ketika terjadinya PHK pada PT. Hongtatex hak-hak tenaga kerja tidak terpenuhi didalam suatu perusahaan yang seharusnya kompensasi yang harus didapatkan oleh pekerja dinyatakan dalam Pasal 156-157 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan J.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 156 yang meliputi : Uang pesangon dibayarkan sebanyak 2 kali upah, Uang penghargaan masa kerja (sesuai lamanya bekerja), Uang pergantian Hak, misalnya Hak cuti dan lainnya. Tetapi didalam suatu perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut perusahaan tidak mau membayar sesuai dengan dasar perhitungan Undang-Undang yang berlaku, hal ini jelas telah merugikan pekerja, cara penyelesaianya tersebut dapat ditempuh melalui diadakannya perundingan bipartite terhadap perusahaan terlebih dahulu, jika tidak adanya kesepakatan maka dapat dilakukannya perundingan tripartite kepada dinas ketenagakerjaan, jika tidak adanya kesepakatan dalam perundingan tersebut maka dapat diselesaikan melaui arbitrase ataupun Pengadilan Hubungan Industial untuk menuntut suatu hal tersebut. Kendalakendala yang dihadapi pekerja dalam pemenuhan haknya ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja pihak pengusaha tidak mau membayar sesuai dengan perhitungan Undang-Undang yang berlaku dan pengusaha tidak menajalankan sesuai anjuran yang telah dikeluarkan oleh mediator dinas ketenagakerjaan hal tersebut dapat di ajukan ke pengadilan hubungan industrial. Pemenuhan hak Hak Pekerja Pemutusan Hubungan Kerj NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 170060 My Library COVER ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN COVER_Muhammad_Andy_Imam_Al_Amin_page-0001.jpg.jpg 3202 2024-08-06 11:16:52 2024-08-06 11:18:04 machine generated