Notice: Undefined variable: _title_main in /home/repository.unla.ac.id/lib/detail.inc.php on line 289
Esty Oktavianty Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2023 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Layanan HT-el merupakan bentuk pemberian pelayanan dari Kementerian ATR/BPN dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. HT-el merupakan pilihan untuk mendaftarkan hak tanggungan sehingga masyarakat dapat mendaftarkannya melalui sistem elektronik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 08 April 2020. pelaksanaan HT-el ini masih tergantung kepada kesiapan masing-masing kantor pertanahan dalam merepakan sistem elektronik. Banyak kelebihan dan kekurangan dalam sistem ini. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implikasi hukum peraturan pelayanan hak tanggungan secara elektronik terhadap PPAT dan Kreditor? dan (2) Bagaimana upaya hukum dari permasalahan yang terjadi akibat kesalahan penginputan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, selain itu penulis juga menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik dengan diberlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik terhadap PPAT dan kreditor, bagi kreditor terjadi perubahan mekanisme tugas kreditor dimana kreditor wajib mengajukan permohonan pendaftaran hak tanggungan secara langsung melalui sistem elektronik dan memiliki kuasa untuk membuat catatan untuk mencetak hak tanggungan harus dilampirkan pada dokumen hak tanggungan. Selain itu, berdampak pada ketepatan waktu pendaftaran yaitu tujuh hari sehingga dapat mempermudah pemberian kredit kepada debitor, sedangkan untuk PPAT, maka tugas PPAT hanya mengirimkan APHT secara elektronik dalam sistem dan memberikan jaminan atas kebenaran dokumen yang dimuat dalam surat pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik. Mengenai kesalahan penginputan pada saat pendaftaran HT-el di Kantor Pertanahan Nasional tidak hanya dari faktor sistem jaringan, akan tetapi faktor manusia yaitu kelalaian manusia yang mengakibatkan tidak dapat mengupload dokumen ataupun mengakses aplikasi, dan faktor dokumen seperti kesalahan penginputan data pada saat pembuatan akta yang dikerjakan oleh PPAT. Pendaftaran Hak Tanggugungan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/elayanan, Hak Tanggungan Secara Elektronik NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 190113 My Library COVER DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V Cover_Esty_Oktavianty.jpg.jpg 3187 2024-07-31 11:29:17 2024-07-31 11:30:08 machine generated