Record Detail Back
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA OLEH SALAH SATU PIHAK MENJALANI REHABILITASI CANDU NARKOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
- Share to:
Perjanjian pada dasarnya adalah perbuatan hukum antar masyarakat
sebagaicara untuk mengikatkan diri satu sama lain, salah satu pihak berhak
menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk
melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Perjanjian kontrak kerja tidak
akan menimbulkan perselisihan jika dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang
ada didalam perjanjiannya, namun perbedaan interprestasi perjanjian dapat
menimbulkan perselisihan antar pihak yang terkait, sehingga mengganggu
pelaksaannya bahkan sampai terjadinya wanprestasi. Namun ketika salah satu
pihak tidak dapat menyelesaikan kontrak kerjanya karena harus menjalankan
rehabilitasi kecanduan narkoba apa akibat dan upaya hukum yang dilakukan oleh
para pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dinyatakan seseorang
telah melanggar hukum tentunya pihak lawan harusnya mengerti akan penundaan
dari pekerjaann. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan
adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian
yaitu keadilan bagi para pihak.
Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normative yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang
mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan kepastian hukum perjanjian kontrak kerja. Spesifikasi
masalah yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan
menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tahap
penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat
hukum terhadap salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk
sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran
konsekuensinya perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat
dibatalkan serta diwajibkan membayar gati rugi kepada pihak lainnya dan KUH
Perdata tidak dengan spesifik menentukan ukuran-ukuran tuntutan yang dapat
dimintakan pihak dalam perjanjian manakala pihak lainnya melakukan
wanprestasi. Namun KUH Perdata telah menguraikan komponen yang dapat
dijadikan tuntutan. Upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak jika salah satu
pihak tidak dapat menyelesaikan perjanjian kontrak kerjanya yaitu dengan cara
pemberitahuan kepada pihak lawannya bahwa perjanjian kontrak kerja yang harus
diselesaikan dengan terpaksa tertunda dengan membuat perjanjian baru.
Salma Firana Fauziah - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2024
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Salma Firana Fauziah. (2024).TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
KONTRAK KERJA OLEH SALAH SATU PIHAK
MENJALANI REHABILITASI CANDU NARKOBA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd