Record Detail Back
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN
- Share to:
Terjadinya penyelundupan barang-barang illegal semakin sering terjadi, hal ini
sebagai konsekwensi berkembangnya ekonomi, maka, penyidik Dirjen Bea Cukai (DJBC)
seharusnya dapat berperan dan memberikan efek jera pada setiap perkara tindak Pidana
Kepabeanan, namun dengan berbagai pertimbangan, tindak pidana penyelundupan
justru menjadi suatu bagian dari sistem pendapatan negara, adapun yang menjadi tujuan
dalam penulisan adalah untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan dan
apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode
kuanlitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan
perumusan Undang - Undang tentang kepabeanan dalam merumuskan tindak pidana
penyelundupan yang pernah ada yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori hukum
yang berlaku. Data yang di dapat di analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu
menyeleksi data yang terkumpul kemudian di analisis dengan peraturan maupun
pendapat para ahli.
Peranan DJBC untuk melakukan penegakan hukum, di mulai dari tahap memeriksa
sarana pengangkut khususnya darat, serta melakukan koordinasi dengan instansi intelejen,
Polisi Badan Narkotika Nasional, Dirjen Perhubungan dan TNI. lebih khusus DJBC wajib
berkoordinasi dengan Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber
lainnya. Hambatan Penyidik DJBC adalah lemahnya koordinasi dan kerja sama dengan
instansi Jasa Pengiriman Paket khususnya jasa pengiriman paket dengan stempel
forwarder, dan Jasa antaran pada enduser banyak tidak melengkapi persyaratan point
memiliki scaning, sehingga perkara distribusi narkoba dari pengangkutan darat sering
terjadi, Kendala lainnya adalah regulasi di temukan dalam Pasal 64A Undang - Undang 17
Tahun 2006 perihal mengesampingkan penegakan hukum dan mengutamakan
pendapatan negara.
FREKDI MIGUEL ENGJLES SIMAMORA P - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2018
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
FREKDI MIGUEL ENGJLES SIMAMORA P. (2018).PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd