Record Detail Back
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBELIAN SAHAM DIVESTASI PT NEWMONT NUSA TENGGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
- Share to:
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki
kewenangan untuk melakukan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Pusat
Investasi Pemerintah (PIP). Menurut pandangan DPR, proses pembelian saham
divestasi PT. NNT oleh PIP merupakan bentuk penyertaan modal. Hal ini
sebagaimana didasarkan pada Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara sehingga Pemerintah perlu mendapatkan
persetujuan DPR. Namun, hal ini perlu ditinjau lebih lanjut karena pembelian
saham oleh pemerintah tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Keuangan
Negara. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara juga diatur lebih spesifik mengenai kewenangan dari
pemerintah didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu
penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam
melakukan pembelian saham divestasi modal asing pada perusahaan penanaman
modal di Indonesia. Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif
analitis yaitu menggabarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang relevan. Tahap Penelitian yang dilakukan
melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research)Berdasarkan penelitian ini
penulis menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum premier yaitu
bahan-bahan hukum yang mengingat, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan
Perundang-undangan, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yaitu para ahli
dan hasil karya para ilmuan yang berbentuk makalah atau karya tulis
Pembelian saham divestasi perusahan penanaman modal asing di
Indonesia tepat untuk didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berkenaan dengan pembelian
saham dalam proses divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara oleh Pemerintah tidak
diperlukan persetujuan DPR sebab pembelian saham divestasi merupakan
investasi pemerintah yang terencana dalam APBN. Namun, DPR tetap dapat
menjalankan fungsinya, yaitu melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan
APBN oleh Pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah No 1 Tahun 2008
tentang investasi, dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah dapat
melakukan investasi jangka panjang untul memperoleh manfaat ekonomi,social
dan manfaat lainnya. Investasi demikian dilakukan dalam bentuk saham,surat
hutang dan investasi langsung. Maka kewenangan pemerintah dalam membeli 7%
saham PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan kewenangan yang di berikan
oleh undang-undang dasar dan termasuk golongan transaksi investasi surat
berharga dan bukan sebagai transaksi penyertaan modal
Dahrul Amal Yamlean - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2018
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Dahrul Amal Yamlean. (2018).KEWENANGAN PEMERINTAH DAN HAK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBELIAN SAHAM
DIVESTASI PT NEWMONT NUSA TENGGARA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17
TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd