BILLY EVAN; " />
Record Detail Back

XML

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN


Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, Salah satu program pemerintah untuk
melaksanakan tanggung jawabnya di bidang kesehatan adalah
melaksanakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Kebutuhan
masyarakat akan kesehatan, dalam hal ini penggunaan vaksin, justru
dimanfaatkan oknum pihak swasta untuk membuat vaksin palsu.
Indonesia memiliki 2 (dua) instansi pemerintah yang diduga bertanggung
jawab atas peredaran vaksin palsu yakni kementrian kesehatan dan
BPOM. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya
pemerintah dalam kasus vaksin palsu dan perlindungan hukum terhadap
konsumen yang dirugikan akibat beredarnya vaksin palsu.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif
analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian
kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk perlindungan hukum yang
dilakukan pemerintah terhadap para korban vaksin palsu, yaitu
Melaksanakan imunisasi ulang terhadap bayi/anak yang terkonfirmasi
pernah mendapatkan imunisasi dengan vaksin palsu difasilitas pelayanan
kesehatan, adapun upaya hukum yang dapat ditempuh para korban
adalah menggugat pihak rumah sakit yang dianggap bertanggung jawab
ke pengadilan maupun diluar pengadilan
BILLY EVAN - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2018
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
BILLY EVAN. (2018).PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd