Record Detail Back
ANALISIS HUKUM MENGENAI JUAL BELI HUNIAN RUMAH ANTARA DEBITUR DENGAN DEVELOPER DI KOTA BANDUNG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENAWARAN IKLAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Share to:
Tingginya pertumbuhan penduduk serta tingkat urbanisasi di
negara berkembang mengakibatkan tingginya kebutuhan atas tempat
hunian. Dewasa ini didapati pengembang-pengembang atau developerdeveloper perumahan yang bersaing untuk menciptakan hunian yang
nyaman, murah dan berkualitas. Tidak menutup kemungkinan bahwa
pengembang atau developer melakukan upaya-upaya promosi yang salah
satunya melalui iklan baik menggunakan media cetak maupun
menggunakan media elektronik yang dimana dengan maksud untuk
meningkatkan penjualan. Iklan yang dibuat oleh pengembang atau
developer haruslah sesuai dengan fakta yang ada, akan tetapi terkadang
iklan yang dibuat oleh pengembang atau developer menyimpang dari
aturan sehingga merugikan masyarakat. Seperti salah satu developer
perumahan yang dalam iklannya dengan sengaja memasukan angka
cicilan yang tidak sesuai. Sedangkan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa
produsen dalam iklannya wajib menyampaikan informasi yang sebenarbenanrnya. Permasalahan hukum yang penulis teliti adalah bagaimana
akibat hukum suatu penawaran terhadap pelaksanaan jual beli?
Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli terhadap penawaran
Developer yang berbentuk iklan berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen?
Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu
penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yaitu
penulis menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sfesifikasi penelitian
yaitu bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan objek penelitian
dalam hal ini pada Iklan yang dibuat oleh pengembang atau developer
perumahan yang mengandung informasi yang menyimpang dan dapat
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, sehingga diperoleh fakta-fakta
hukum yang terungkap. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
metode Yuridis Kualitatif yaitu data di tuangkan dalam bentuk uraian
kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka-angka statistik.
Penawaran tidak memiliki suatu akibat hukum jika tidak ada tindak
lanjut dari penawaran yang di ajukan karena tidak adanya perbuatan
hukum antara pihak yang menawarkan dengan pihak yang ditawarkan,
akan tetapi jika penawaran tersebut ditindak lanjuti dan kemudian
berujung dengan kesepakatan maka memiliki akibat hukum yang dimana
masing-masing pihak dapat menentukannya selama tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Produsen dalam menawarkan produk-produknya melalui media iklan
seharusnya taat terhadap peraturan yang ada. Adanya Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana terdapat
pasal tersendiri yang mengatur mengenai iklan telah melindungi hak-hak
masyarakat sebagai konsumen
Agness Vionalova - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2018
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Agness Vionalova. (2018).ANALISIS HUKUM MENGENAI JUAL BELI HUNIAN RUMAH
ANTARA DEBITUR DENGAN DEVELOPER DI KOTA
BANDUNG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENAWARAN
IKLAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd